Bincang Bersama Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Apa Kabar Utang Indonesia?

yangpunya October 10, 2017 4

Tanggal 5-6 Oktober 2017 yang lalu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengadakan acara Fiscal Day 2017 yang berlangsung selama dua hari di Kemenkeu (Badan Kebijakan Fiskal) Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710 . Dalam kesempatan ini, masyarakat berkesempatan untuk melihat Expo tentang kebijakan fiskal, dan bahkan bisa berinteraksi langsung dengan BKF.

BKF sendiri berperan sebagai unit yg merumuskan kebijakan yang antisipatif dan responsif untuk Indonesia sejahtera. Bpk Hidayat Amir, PhD – Kapus PKAPBN. Beliau ini yang menyusun KEM PPKF.

Jadi, apa kabar utang Indonesia? Benarkah seperti apa yang ditakutkan banyak pihak tentang utang Indonesia yang sudah sebegitu besarnya sehingga Indonesia nggak mampu bayar?

Oleh-oleh dari bincang blogger dengan Bapak Hidayat Amir, PhD, ini loh pemahaman tentang ekonomi Indonesia yang saya dapatkan.

Dalam upaya merespon dinamika perekonomian, pemerintah menerapkan strategi kebijakan fiskal sebagai berikut:
1. Mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui tax ratio dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara
2. Melakukan penguatan kualitas negara melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja negara, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, dan refocusing anggaran prioritas (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dan penguatan desentralisasi fiskal.
3. Menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan mendorong keseimbangan primer menuju positif serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif.

Sepanjang tahun 2012-2016 dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan LNPRT merupakan komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, yaitu 57,1 %. Perbaikan dalam penentuan target penerima bantuan dan pemuktahiran data terus dilakukan guna meningkatkan kualitas program-program pemerintah. Peningkatan daya beli masyarakat terutama yang berasal dari kelas menengah juga diperkirakan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Sehingga, pada tahun 2018 diperkirakan konsumsi rumah tangga dapat tumbuh sebesar 5,1-5,4%

Atau kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kita bisa digambarkan seperti ini:

Pendapatan negara sendiri dari pajak, juga terus meningkat. Dan dari penerimaan pajak ini juga pemerintah terus berusaha agar dapat menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Target pendapatan negara sendiri adalah sebesar Rp 1.878,4 triliun, Rp 1.609,4 triliun diantaranya berasal dari pajak.

Dan ternyata pendapatan pemerintah tidak melulunya didapat dari pajak. Tapi juga dari sumber daya alam yang kita miliki.

Namun satu hal yang tentunya menjadi kekhawatiran adalah adanya utang negara yang semakin besar. Dan ketika ditanya tentang utang, jawaban Pak Hidayat Amir sangat menarik.

Dalam pembahasannya, Bapak Hidayat Amir berkata kalau APBN kita itu sebenarnya hanya 16% dan selebihnya swasta. Namun APBN ini yang kemudian dijadikan sebagai instrumen kebijakan. APBN kita ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. APBN ini selalu harus bereform. Dan kita masih sangat ketinggalan dalam sisi infrastruktur. Hanya dgn perbaikan infrastruktur, ketimpangan antara pulau Jawa dan diluar pulau Jawa, bisa disetarakan.

Untuk penambahan biaya APBN, pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Utang Negara dalam bentuk ORI 14, sehingga utang negara kita berbentuk investasi sehingga bersifat lebih liquid. Dan ternyata, dibandingkan dengan negara-negara G-20 yang lain, utang Indonesia terlasuk kecil yaitu hanya 28% .

Tentunya ada kekhawatiran tentang utang Indonesia yang besar ini, Pak Hidayat Amir menambahkan, kalau utang yang kita miliki itu memang diperlukan, tapi untuk progresif. Artinya utang yang kita buat nantinya untuk kesejahteraan dan malah menghasilkan, sehingga keberadaan utang ini nggak perlu ditakutkan karena kita masih memiliki kemampuan untuk membayar. Utang negara ini juga hanya dipergunakan sebagai usaha untuk mempercepat implementasi pembangunan sektor-sektor potensial.

Layaknya kepemilikiran rumah dengan cara KPR, kalau kita tidak melakukan utang, maka kemungkinan untuk membeli rumah secara langsung akan mustahil. Kalaupun mungkin, harus ada perpanjangan waktu yang lama sekali dan biaya yang juga lebih memberatkan. Analogi penambahan utang yang dilakukan, adalah untuk pembangunan Indonesia juga, sehingga memang diperlukan agar ke depannya, namun ada kemampuan bayar yang sudah direncanakan untuk ke depannya.

Atau lebih mudahnya bisa kita lihat di bagan berikut:

Ada banyak program pembiayaan yang juga diungkap oleh Pak Hidayat. Ada PKH, Perluasan bantuan pangan non tunai, pelayanan kesehatan, pendidikan program Indonesia pintar, pembangunan jalan, irigasi, perumahan, pertanian, pariwisata, perikanan dan lain-lain.

Jadi, kalau negara dalam keadaan pailit, maka indeks ekonomi dan investasi kita nggak akan dinaikkan ratingnya oleh S&P. Nggak seperti yang ditakutkan banyak orang kok tentang utang Indonesia. Dan nggak bisa juga kita samakan dengan utang Indonesia jaman dahulu, yang tentunya berbeda kurs dan daya beli.

Perlu kita pahami juga, untuk perbaikan ekonomi kita sendiri saja, perlu ada kerja keras yang harus dilakukan. Dan pemerintah sudah menunjukkan kerja kerasnya dengan perbaikan ekonomi, dan kemampuan menekan inflasi serta peningkatan taraf hidup.

Sekian artikel dari saya. Bila ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi langsung dengan penulis, anda dapat mention penulis via twitter di @fioneysofyan atau bisa mengirimkan email ke admin@fioneysofyan.com

4 Comments »

  1. unggulcenter October 11, 2017 at 2:51 PM - Reply

    Nah gitu ya jadi penjelasannya soal utang Indonesia. Masih aman dan menjadi oli nya pembangunan

  2. Riski October 12, 2017 at 9:30 AM - Reply

    Hmm… kalau dilihat dari penjelasan ini, keuangan pemerintah kayaknya memang sulit ya lepas dari pajak. Tapi saya berharap biar pajak itu lebih adil saja. Jangan berat sebelah. ^_^

  3. Liswanti October 12, 2017 at 11:41 AM - Reply

    Semoga kerja keras negara membuahkan hasil ya mba. Kita juga harus kerja keras.

  4. Ani Berta October 14, 2017 at 2:35 PM - Reply

    Datang di acara ini membuat wawasan bertambah untuk literasi keuangan dalam bidang perpajakan maupun kebijakan fiskal.
    Saya juga dapat insight banyak dari Mba Fioney saat ngobrol2 singkat sambil jalan hehehe

Leave A Response »